SULSEL INDONESIA SATU
TORAJA UTARA - Tes tertulis sejumlah 959 calon anggota PPS di Toraja Utara yang dilaksanakan KPU Toraja Utara pada hari Sabtu (18/5), dipantau dan dimonitir langsung oleh Bawaslu Toraja Utara, Minggu (19/5/2024).
Di kesempatannya saat mengawasi jalannya tes tertulis, Kordiv HP2H Bawaslu Toraja Utara Bonnie Freedom mengatakan bahwa terdapat issue krusial yang penting yang menjadi perhatian dan fokus Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara pada proses pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara.
"Dalam melakukan pengawasan pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Toraja Utara terdapat issue krusial yang penting dan menjadi perhatian serta fokus Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara dalam melakukan Pengawasan, " terang Bonnie Freedom.
Fokus pengawasan yang disebutkan Kordiv HP2H Bawaslu Toraja Utara tersebut yang terkonfirmasi oleh media Indonesia Satu ada 4 poin yakni, Ketaatan prosedur dalam pembentukan badan adhoc oleh KPU Toraja Utara, Keterpenuhan persyaratan menjadi penyelenggara adhoc, Keterpenuhan kuota pada badan adhoc, dan Memperhatikan 30% keterwakilan perempuan.
Untuk itu kata Bonnie Freedoom, bahwa memastikan 4 hal diatas dapat terlaksana dengan baik maka Bawaslu Toraja Utara dalam proses rekruitment tersebut dilakukan pengawasan secara melekat.
"Bawaslu Toraja Utara juga melakukan koordinasi dengan KPU Toraja Utara sekaitan dengan akses data yang dapat diperoleh. Selain itu juga telah dibentuk posko aduan masyarakat yang dapat di gunakan oleh masyarakat sebagai sarana untuk menyampaikan aduan sekaitan dengan proses tahapan perekrutan badan adhoc yang dilakukan oleh KPU Toraja Utara, " ungkap Bonnie Freedoom.
Sementara langkah-langkah pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu untuk memastikan ketaatan KPU Toraja Utara dalam membentuk badan adhoc menurut Bonnie Freedom itu sesuai dengan Undang-Undang, Peraturan KPU yang mengatur tentang pembentukan badan adhoc termasuk kesesuaian terhadap petunjuk teknis yang digunakan sebagai pedoman dalam pembentukan badan adhoc
"Dalam melakukan pengawasan yang dilakukan untuk memastikan ketaatan KPU dalam membentuk badan adhoc pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sesuai regulasi Undang-Undang dan Peraturan KPU, " lanjut Bonnie.
Termasuk memastikan bahwa peserta yang mengikuti seleksi badan adhoc telah memenuhi syarat, terpenuhinya kuota jumlah pendaftar pada seleksi badan adhoc pada setiap wilayah dan tingkatan serta memastikan keterwakilan 30% perempuan pada badan adhoc penyelenggara Pemilihan di setiap tingkatan, sambungnya.
Selain kesesuaian pelaksanaannya kata Bonnie Freedom, Bawaslu Toraja Utara berharap agar pelaksanaan test ini bisa berjalan dwngan baik.
"Harapannya agar pelaksanaan rekruitment calon PPS ini dapat berjalan dengan baik hingga proses wawancara, dan penetapan serta pengumuman calon anggota PPS terpilih oleh KPU Toraja Utara agar betul-betul dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku, " ungkap Bonnie selaku Kordiv HP2H Bawaslu Toraja Utara.
Selain itu jelas Bonnie, proses dari perekrutan badan adhoc ini dilakukan secara profesional dan berintegritas agar hasil akhirnya dapat terpilih penyelenggara Pemilu yang berintegritas, mampu melaksanakan setiap tahapan Pemilihan dengan baik, tidak hanya cakap dalam bekerja akan tetapi memiliki juga kemampuan mengantisipasi dan mencegah konflik yang muncul dalam setiap tahapan-tahapan Pemilihan.
Setiap Penyelenggara Pemilihan diharapkan juga memiliki mental yang kuat, tahan tekanan serta memiliki pola hubungan dan komunikasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan di tingkatan dan wilayah kerja masing-masing.
Berdasarkan pantauan media Indonesia Satu, Bawaslu Toraja Utara juga turut mengawasi pelaksanaan pemusnahan soal tes tertulis setelah pelaksanaan tes tertulis dilaksanakan
(Widian)
Agung widodo 
